kehadiran buku "Hukum di Persimpangan Kekuasaan" di tengah khazanah literatur hukum tanah air. Karya komprehensif ini hadir pada momen yang sangat krusial, di saat bangsa Indonesia tengah bergulat dengan berbagai tantangan dalam upaya meneguhkan cita-cita negara hukum demokratis yang diamanatkan oleh Reformasi 1998. Buku ini bukan sekadar kumpulan teori, melainkan sebuah otopsi yang berani dan mendalam terhadap anatomi hubungan antara hukum dan kekuasaan—sebuah relasi yang abadi, kompleks, dan seringkali penuh paradoks.
Penulis berhasil memetakan dengan sangat baik lanskap hukum Indonesia yang penuh dengan tegangan dialektis: antara idealisme konstitusi dan pragmatisme politik, antara supremasi hukum dan supremasi kekuasaan, serta antara tuntutan globalisasi dan penegasan kedaulatan nasional. Dengan pendekatan interdisipliner yang kaya, buku ini tidak hanya berbicara kepada para yuris, tetapi juga kepada para ilmuwan politik, sosiolog, ekonom, dan siapa pun yang peduli pada nasib bangsa ini. Setiap babnya mengupas satu simpul persoalan dengan analisis yang tajam, mulai dari pertarungan di ranah yudikatif, legislatif, dan eksekutif, hingga isu-isu krusial seperti korupsi, hak asasi manusia, dan otonomi daerah.
Karya ini adalah sebuah cermin. Ia merefleksikan capaian yang patut kita syukuri, sekaligus menyorot kegagalan dan kemunduran yang harus kita akui dengan jujur. Namun, ini bukanlah cermin yang menghadirkan keputusasaan. Sebaliknya, dengan membedah akar persoalan dan memproyeksikan tantangan masa depan, buku ini justru menyalakan kembali api optimisme bahwa perubahan masih mungkin diwujudkan.